Oleh : Robert Sihombing.
Hari Kesehatan Nasional, 12 Nopember yang diperingati kemarin dengan
tema "Indonesia Cinta Sehat, Ibu Selamat Anak Sehat". Sebuah tema yang
memikat hati bahkan hendak menunjukkan betapa kita sangat membenci
penyakit. Dengan mengusung tema tersebut diharapkan pada waktunya (entah
kapan) Indonesia akan menjadi sebuah negara yang mempunyai varisitas
kesehatan dalam skala normal menurut standar World Health Organisation
(WHO).
Salah satu
fakta kesehatan menurut WHO adalah: Malnutrisi merupakan penyumbang
utama terhadap total beban penyakit global. Lebih dari sepertiga
kematian anak di seluruh dunia dikaitkan dengan gizi. Adapun penyebab
utama adalah kemiskinan di mana orang miskin tidak sanggup memenuhi
asupan gizi yang cukup. Inkonsistensi
Tanggal 12 Nopember 2012, Hari Kesehatan Nasional akan berumur 48 tahun. Ihwal peringatan Hari Kesehatan Nasional tidak bisa dilepaskan dari persoalan kemiskinan di Republik ini. Itulah alasan bagi Pemerintah melalui kementerian terkait senantiasa menghimbau agar capaian terhadap kesehatan masyarakat khususnya orang miskin bukan hanya angan-angan melainkan menjadi sebuah realitas.
Tapi sayang, apa yang dicanangkan oleh pemerintah tentang akses orang miskin mendapatkan jaminan kesehatan selalu terkendala karena berbagai faktor penyebab. Salah satu di antaranya adalah implementasi program kesehatan bagi orang miskin selalu terkait dengan infrastruktur yang tidak bersinergi dengan kebijakan pemerintah.
Pembangunan infrastruktur terkait dengan pengupayaan penanganan berbagai penyakit selalu tidak bersinggungan dengan upaya tersebut karena ternyata rumah sakit baik berplat merah (pemerintah) maupun swasta tidak berbanding lurus dengan program masyarakat sehat yang dicanangkan pemerintah.
Data dari Badan Pusat Statistik melansir bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang (11,96 persen), berkurang 0,89 juta orang (0,53 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen). Almarhum Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Sedyaningsih mengingatkan bahwa Indonesia saat ini (Januari 2012) bertengger di posisi kelima sebagai negara dengan kekurangan gizi sedunia. Adapun posisi ini bisa terjadi karena selain pencapaiannya yang tidak berjalan mulus juga oleh karena jumlah penduduk Indonesia juga berada di posisi keempat terbesar dunia.
Sedangkan balita yang mengalami kekurangan gizi diperkirakan sekitar 900 ribu jiwa. Jumlah tersebut merupakan 4,5 persen dari jumlah balita Indonesia, yakni 23 juta jiwa. Permasalahan kekurangan gizi ini tersebar di seluruh Indonesia walaupun porsentase yang tidak sama. Jadi persoalan kekurangan gizi tidak hanya di satu wilayah saja melainkan ditemukan di seluruh wilayah Indonesia (Tempo.Co, Jakarta, 10 Nopember 2012).
Apabila kita lihat jumlah penduduk miskin di Republik ini, sebenarnya pemerintah belum menjalankan kewajiban untuk menjamin hak hidup sehat bagi orang miskin. hampir setiap tahun pemerintah tidak konsisten memenuhi kewajiban tersebut oleh karena adanya pengabaian kepada mereka sengaja maupun tidak sengaja.
Pengabaian sengaja timbul karena orang miskin dengan wajib dilindungi dianggap bukan prioritas utama pelayanan pemerintah, masih banyak program sosial yang lain untuk ditangani oleh pemerintah tentu dengan segala konsep liberalisme yang menggerogotinya. Pengabaian tidak sengaja terjadi karena pemerintah selalu mengaburkan data orang miskin di Republik ini. Itulah sebabnya mengapa pemerintah (BPS) berbeda dengan Perserikatan Bansa-bangsa (PBB) tentang jumlah orang miskin di Indonesia. Inkonsistensi pun akhirnya menjadi sikap yang selalu dijalanisan untuk tidak mewujudkan program sehat bagi rakyat miskin.
Kesehatan Vs Orang Miskin
Benar adigium yang mengatakan bahwa menjadi manusia Indonesia itu didak mudah. Sebuah realitas kehidupan masyarakat memperlihatkan adigium itu kepada kita. Sudah 67 tahun kita merdeka dari penjajahan kolonialisme hingga kini kemerdekaan untuk mendapat hak hidup untuk sehat masih sulit kita dapatkan, khususnya orang miskin. Mungkin inilah yang mendorong Eko Prasetyo menulis sebuah buku berjudul "Orang Miskin Dilarang Sakit" yang memaparkan bahwa kesehatan itu sangat mahal.
Selain harga obat yang membubung tinggi dan juga ongkos rumah sakit yanag tak terkontrol membuat hak bagi orang miskin menuju hidup sehat makin jauh dari harapan dan cita-cita. Dengan situasi seperti ini yang selalu jadi korban adalah orang miskin.
Kemiskinan telah membuat dirinya diberlakukan diskriminatif dan tidak adil oleh penyelengara dan pengelola rumah sakit.
Jadi, memang suatu kenyataan yang sangat pahit harus diterima orang miskin apabila mereka jatuh sakit. Bagi mereka menjadi sakit bukan perkara yang mudah dihadapi, bahkan akan membuat kehidupan mereka makin gelap akibat depresi.
Selain pemerintah belum bisa merealisasikan sistem jaminan kesehatan secara menyeluruh ditambah harga obat-obatan yang menggila orang miskin akan berhadapan dengan perkara kemiskinannya sendiri yakni: tidak bisa memenuhi tuntutan harga obat dan ongkos rumah sakit yang ditimpakan kepadanya. Sebab, tidak semua orang miskin mendapat kartu jaminan kesehatan yang disediakan pemerintah karena adanya limitasi. Atau pihak rumah sakit senantiasa mendahulukan berapa deposit yang harus dibayarkan pasien baru mendapat jaminan perawatan walau sering juga mengabaikan kewajibannya sebagai petugas kesehatan.
Lalu berkaitan dengan peringatan hari kesehatan nasional sudah seharusnya pemerintah mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya orang miskin melalui jaminan kesehatan yang dijamin oleh negara. Bila tidak, ada apa dengan pelayanan kesehatan di Republik ini? Mengapa citra rumah sakit yang dulu dikenal masyarakat luas dengan fungsi sosialnya yang sangat tinggi kini bergeser kepada raupan keuntungan materiel yang besar? Mengapa tampilan wajahnya makin memperlihatkan orientasi bisnis yang makin tak humanis?
Pertanyaan seperti itu patut kita ke depankan saat ini mengingat liberalisasi kehidupan yang menyergap kehidupan berbangsa dan bernegara di semua bidang? Apakah masih terbuka peluang UU Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menjamin akses kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya rakyat miskin? Apakah orang miskin harus menjadi korban ketidakadilan oleh karena tidak mempunyai jaminan kesehatn darim pemerintahnya sendiri?
NKRI denga julukan gemah ripah loh jinawi akankah menjadi sebuah sebutan kosong bagi rakyatnya sendiri karena belitan kemiskinannya? Di hari kesehatan nasional ini kita berharap pada pemerintah mau dan mampu mengubah arah dan perspektif pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya orang miskin. dengan jumlah masih menyentuh 30 juta jiwa, keadaan ini berpotensi menimbulkan hal-hal yang tidak baik bagi negara karena mereka merasa bukan bagian dari hati pemerintah.
Maka sebelum hal itu terjadi ada baiknya pemerintah segera merealisasi serta mewujudkan anggaran untuk kesehatan sebanyak 5 % dari APBN di luaar gaji. Dengan demikian negara tidak selalu melanggar atau mengingkari aturan/Undang-undang yang dibuatnya apabila mereka mendapat jaminan penuh mengenai kesehatan dari pemerintahnya sendiri. Kita menunggu!***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar